
Kerja sama
Jerman-Indonesia ini mengikuti cita-cita pembangunan global yang berkelanjutan
dengan poin-poin inti berikut:
Indonesia sendiri
mengartikan kata terbarukan dan keseimbangan pembangunan dengan istilah: pro
Pembangunan, pro Tenaga kerja, pro orang miskin dan pro lingkungan (pro growth,
pro jobs, pro poor and pro environment). Dasar-dasar ini menunjukan kesepahaman
yang besar.
Kerja sama pembangunan
Jerman disesuaikan dengan sasaran pembangunan milenium PBB dan dengan
strategi-strategi pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh negara mitra.
Jerman dan Indonesia telah menyepakati dalam hal ini dengan apa yang
telah ditentukan untuk kriteria bantuan yang berarti yang telah ditetapkan di
Busan (Korea) 2011. Indonesia mendapatkan tugas mengkoordinasi partner-partner
pembangunannya.
Fokus portofolio kerja sama pembangunan bilateral pada tiga titik
berat:
- 1. Perubahan Iklim dan pembangunan yang berkesinambungan
Jerman mendukung Indonesia dalam merealisasikan
rencana aksi iklim nasional, regional dan sektoralnya. Dalam pada itu, Kerja Sama Pembangunan Jerman
khususnya mempromosikan bidang-bidang „lingkungan dan perlindungan lingkungan“,
„pengurangan emisi dalam lalu lintas kota“ serta „hutan dan perlindungan
iklim“. Dalam sub-sektor „hutan dan perlindungan iklim“ pengalaman
bertahun-tahun Kerjasama Pembangunan Jerman dalam pengelolaan hutan di
Indonesia akan dijadikan acuan. Di sini Kerjasama Pembangunan Jerman memberikan
bantuan dalam pelaksanaan pengurangan emisi yang dihasilkan dari proses
penebangan serta pengunahan lahan hutan secara salah yang secara singkat
disebut dengan REDD. Hajat hidup jutaan manusia di Indonesia yang
menggantukan diri dari hasil Hutan, dapat dilindungi, sekaligus Hutan sebagai,
daerah resapan air dan Biodiversitas, keanekaragaman hayati Hutan dapat tetap
terjaga. Sistem yang dipersiapkan untuk pelestarian Hutan menyertakan
suatu mekanisme Pendanaan Internasional yang dikenal dalam akronim REDD+ pada
Konfrensi Iklim. Di bidang lingkungan dan perlindungan iklim serta pengurangan
emisi dalam lalulintas kota, pemerintah Indonesia akan mendapatkan bantuan
dalam menerapkan strategi jangka panjang pengembangan bahan bakar kandungan
karbonnya sedikit. Selain itu akan ditingkatkan juga pelatihan tenaga pimpinan
untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan solusi yang sifatnya global dan
berkelanjutan.
- 2. Pembangunan Sektor Swasta
Tujuan sentral lain dari Kerja
Sama Pembangunan Jerman dalam konteks sasaran pembangunan milenium adalah
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang secara sosial seimbang. Dengan tujuan ini
diharapkan sebanyak mungkin orang bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan
ekonomi. Syarat dasar untuk itu adalah sektor swasta yang mampu bersaing dan
akses masyarakat luas terhadap pendidikan. Tersedianya tenaga kerja yang
terlatih baik dalam jumlah yang cukup merupakan faktor penting bagi kemampuan
bersaing perusahaan. Oleh karena itu, kontribusi Jerman di Indonesia difokuskan
pada peningkatan sektor ekonomi swasta dan pendidikan kerja/pasar kerja. Dalam
hal ini yang dikedepankan adalah pengembangan perusahaan kecil dan menengah.
- 3. Tata kelola pemerintahan yang baik/desentralisasi
Dalam hal ini pelayanan umum
beraada pada titik utamanya. Desentralisasi dan demokratisasi merupakan dua
istilah kunci karena lambat laun struktur-struktur lama yang otoriter akan
tergantikan oleh proses-proses partisipatif. Kerja Sama Pembangunan Jerman
telah mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan desentralisasi dan
menciptakan kerangka hukum pada bagian-bagian penting dan telah menguatkan
kemampuan pegawai pemerintah daerah dengan capacity building.
Indonesia telah dengan
konsekwen menurunkan hutang luar negerinya. Dalam tataran internasional ia
sekarang berada pada angka yang rendah yaitu sekitar 25% dari PDB. Ada
enam cara dalam konteks debt-swap yang merupakan prakarsa dari Jerman. Dalam
upaya mendukung pelestarian alam, dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan
Pelatihan tenaga ahli terlebih dahulu di identifikasi dan dengan di biayai
dengan mekanisme debt-swap.
Pemerintah Jerman berperan
serta menyediakan dana khusus yang besar untuk membangun kembali propinsi Aceh
dan Nias setelah bencana Tsunami yang mengenaskan pada 26-12-. Titik berat program ini adalah
pembangunan rumah tinggal dan sekolah-sekolah kejuruan serta bantuan terhadap
pemerintahan lokal, pelayanan kesehatan dan promosi kegiatan-kegiatan ekonomi.
- Dampak positif adanya hubungan internasional.
- Meningkatkan Keuangan Negara. Kerja sama ekonomi antarnegara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerja sama ini Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara.
- Membantu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi. Kerja sama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Keberhasilan bersaing suatu negara ditingkat regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan.
- Meningkatkan Investasi. Kerja sama ekonomi antarnegara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selain itu, banyaknya investasi dapat juga menambah lapangan kerja baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.
- Menambah Devisa Negara. Kerja sama ekonomi antarnegara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar akan semakin banyak devisa yang diperoleh negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan negara.
- Memperkuat Posisi Perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerja sama ekonomi. Sehingga dalam kerja sama tersebut perlu dibuat aturan per-dagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat.
- Dampak negatif adanya hubungan internasional
- Ketergantungan dengan Negara Lain. Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri daspat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat menggembangkan pembangunan yang lebih baik.
- Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain, dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat merugikan rakyat.
- Masuknya Tenaga Asing ke Indonesia. Alih teknologi yang timbul dari kerja sama ekonomi antarnegara memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran.
- Mendorong Masyarakat Hidup Konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar